Sumber : http://www.solopos.co.id
Edisi : Minggu, 07 September 2008 , Hal.1
Yogyakarta (Espos) Istana Negara menuai kritikan menyusul kegagalan proyek padi Supertoy. Sementara daftar kegagalan uji tanam padi Supertoy selain di Purworejo, juga terjadi di Yogyakarta, Klaten dan Madiun.
Sementara Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Yogyakarta mengungkapkan pihaknya telah melakukan uji tanam padi tersebut di Desa Muruh Kecamatan Gantiwarno, Klaten. Hasilnya hanya 7,3 ton/hektare. Padahal sebelumnya digembar-gemborkan padi jenis ini bisa menghasilkan 12 ton/hektare.
”Jumlah 7,3 ton/hektare itu masih normal. Kalau sudah lebih dari 12 ton/hektare berarti sudah tinggi sekali,” kata Kepala BPTP Yogyakarta, Dr Subowo G MS, Sabtu (6/9), di Yogyakarta.
Menurut dia dari hasil percobaan di Muruh, Gantiwarno di bawah tim peneliti Rob Mujisihono di lahan milik Sumarno. Pada panen 30 Agustus 2008 produksi mencapai 7,3 ton per hektare gabah kering panen. Belum ada produksi yang melebihi dari jumlah itu.
”Masa tanamnya 150 hari dengan tinggi tanaman rata-rata 150 cm. Bibit yang ditanam itu juga sama dengan yang ada di Grabag, Purworejo,” tandas dia.
Subowo mengaku sebagai peneliti pihaknya penasaran dengan kedatangan 2 orang staf Tuyung tanpa Tuyung Supriyadi ke Kantor BPTP Yogyakarta pada pertengahan bulan Maret 2008. Mereka menyatakan telah menemukan padi kualitas tinggi Supertoy. Kepadanya, dua orang itu menyampaikan kelebihan Supertoy yang mampu memproduksi lebih 12 ton per hektare setiap musim tanam dan tahan ratoon 2 kali dengan produksi tetap tinggi.
Dia menambahkan selain melakukan riset di Desa Grabag Purworejo dan Dusun Nglobang Desa Mlilir, pihaknya juga melakukan percobaan penanaman Supertoy di Klaten dan Bantul.
Tujuannya untuk mengetahui kebenaran hal tersebut dan sebagai bahan laporan ke Balai Besar Pertanian dan Menteri Pertanian di Jakarta.
Kondisi di Madiun malah lebih parah. Puluhan petani Desa Milir dan Kebonsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, mengaku menjadi korban promosi Supertoy. Sekitar 40 hektare tanaman padi milik mereka yang ditanami bibit Supertoy telah menguning tetapi tidak bisa dipanen, biji padi tidak berisi atau kopong. ”Setiap batang hanya lima biji yang berisi padi,” kata Sukirno salah seorang petani di Desa Milir, seperti dikutip tempointeraktif.com.
Harapan para petani meraup keuntungan berlipat memenuhi keperluan Lebaran gagal total. Bahkan mereka tidak bisa mengembalikan ongkos produksi yang telanjur dikeluarkan. Biaya produksi padi Supertoy dua kali lipat dibanding tanaman padi lokal. ”Setiap hektare butuh pupuk hingga satu ton lebih,” jelasnya.
Benih padi Supertoy, kata Sukirno, dipasok oleh Agus Zamroni, pengusaha asal Madiun. Seluruh biaya produksi dipinjami Agus, petani membayar setelah panen. Petani menanam varietas Supertoy sejak enam bulan lalu. ”Hasil panen dibeli pak Agus,” ujarnya.
Yakin tanaman padi Supertoy tidak berproduksi, para petani ramai-ramai membabat batang tanaman hasil produksi PT Sarana Harapan Indopangan. Jerami sekaligus biji padi diangkut sebagai pakan ternak. Sukirno beserta petani yang lain, akan kembali mengolah lahan sawahnya dengan tanaman padi jenis IR 64.
Pakar pertanian dari UGM Yogyakarta Prof Dr Moch Maksum, menambahkan Istana mestinya berkonsultasi dengan pihak berkompeten misalnya untuk urusan teknologi. ”Tidak ada hak prerogatif untuk segala urusan akademik dan teknologi. Kalau tidak tahu tanyalah yang tahu,” tandas
Untuk itu, tambah Maksum, pihak Istana juga harus turut bertanggung jawab mengingat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah melakukan tindakan promotif terkait dengan pengembangan jenis padi tersebut.
Selain Deptan dan Istana, pihak lain yang harus turut bertanggung jawab, menurut Maksum, tentu saja adalah PT Sinar Harapan Indopangan (PT SHI). Tanggung jawab ini tidak semata-mata berupa ganti rugi bagi petani, tetapi juga tanggung jawab politik. ”PT SHI sebagai biangnya harus bertanggung jawab, tidak hanya pada tingkat membayar ganti rugi, tetapi sampai pada tingkat politik karena tindakan ini bisa bermakna penipuan subversif yang mengganggu program pangan nasional,” tegas mantan Kepala Pusat Studi Pedesaan dan Kawasan (PSPK) UGM ini.
Maksum mengatakan kasus gagal panen padi Supertoy yang mengakibatkan kerugian petani di Purworejo merupakan bentuk kriminalitas akademik. Departemen Pertanian sebagai pemegang otoritas harus bertanggung jawab.
”Deptan dengan orang Litbang harus bertanggung jawab untuk menyelesaikan kriminalitas akademik yang terjadi,” tandas dia.
Menurut Guru Besar dari Fakultas Teknologi Pertanian UGM ini, kasus Supertoy yang memalukan tidak seharusnya terjadi mengingat negara memiliki banyak lembaga yang menjadi basis dalam pengambilan keputusan terkait dengan teknologi.
- Oleh : Ant/dtc
Minggu, 07 September 2008
Langganan:
Postingan (Atom)
